Redaksi: DUDUKperkara.com
GORONTALO – Keterlambatan PT Gorontalo Minerals (PT GM) memasuki tahap produksi meski telah mengantongi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) sejak 2019 kembali menjadi perhatian publik.
Ketua DPC AKPERSI Bone Bolango, menilai masyarakat berhak memperoleh penjelasan yang terbuka terkait perkembangan proyek pertambangan tersebut, termasuk realisasi konstruksi dan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).
Menurutnya, alasan konflik sosial tidak seharusnya digeneralisasi sebagai penyebab utama keterlambatan operasional perusahaan. Ia menilai terdapat sejumlah wilayah dalam konsesi PT GM, khususnya Blok 1, Blok 3, dan Blok 9, yang selama ini relatif kondusif dan tidak menjadi sumber persoalan serius dengan masyarakat.
“Jangan sampai masyarakat dijadikan alasan utama keterlambatan produksi. Faktanya ada beberapa blok yang sejak lama dinilai cukup kondusif untuk dikerjakan. Karena itu perlu ada penjelasan yang transparan kepada publik,” ujar Ketua DPC AKPERSI Bone Bolango, Sabtu, 13/6/2026..
Ia menegaskan bahwa AKPERSI tidak menolak investasi, namun meminta seluruh pihak terbuka terhadap berbagai pertanyaan yang berkembang di tengah masyarakat terkait progres proyek yang telah berjalan bertahun-tahun.
Sementara itu, Kepala Dinas ESDM Provinsi Gorontalo, Wardoyo Pomalingo, membenarkan bahwa Pemerintah Provinsi Gorontalo telah meminta penjelasan langsung kepada PT GM terkait keterlambatan masuk ke tahap produksi.
Menurut Wardoyo, perusahaan menyampaikan beberapa alasan, antara lain dampak pandemi Covid-19, lambatnya proses konstruksi, serta persoalan pembebasan lahan yang belum sepenuhnya selesai. Ia juga menjelaskan bahwa rencana kerja perusahaan telah direvisi dan mendapat persetujuan dari Kementerian ESDM.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak PT Gorontalo Minerals belum memberikan tanggapan resmi atas permintaan klarifikasi yang disampaikan media terkait perkembangan proyek, progres konstruksi, maupun pandangan perusahaan mengenai kondisi Blok 1, Blok 3, dan Blok 9.
Publik pun berharap adanya keterbukaan informasi dari seluruh pihak agar investasi yang selama ini dinantikan dapat memberikan kepastian serta manfaat nyata bagi masyarakat dan daerah. (Red)
