MUKOMUKO— Kenyataan pahit yang sangat kontras terungkap jelas. Di tengah jeritan pilu rakyat yang sudah lebih dari sebulan menderita karena gas LPG 3 kilogram langka parah, harganya melambung dua kali lipat, dan Pemkab tetap membisu tak bersuara, justru kabar lain terdengar dari meja pimpinan: Bupati Choirul Huda kembali menerima penghargaan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang sudah ke-9 kalinya berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Penghargaan ini dianggap sekadar angka di atas kertas, karena di balik gelar keuangan sempurna itu, dapur ribuan rumah tangga di Mukomuko nyaris padam dan rakyat menangis tertindas.
KONTRAS TAJAM: DI ATAS KERTAS SEMPURNA, DI LAPANGAN HANCUR BERANTAKAN
Kabar penerimaan WTP ini disampaikan dengan penuh kemeriahan oleh jajaran Pemkab. Disebut sebagai bukti pengelolaan keuangan daerah rapi, jujur, dan bebas kesalahan — diraih terus-menerus selama sembilan tahun berturut-turut.
Namun di sisi lain, kenyataan yang dirasakan rakyat sangat berbeda jauh:
Di atas kertas: Keuangan dinyatakan bersih, tertib, dan dapat penghargaan tertinggi
Di lapangan nyata: Kebutuhan pokok paling dasar rakyat rusak parah, tak terurus, tak terawasi
Sudah lebih dari sebulan: Gas hilang seolah ditelan bumi, harga melonjak jadi Rp40.000–Rp55.000 per tabung jauh di atas aturan resmi Rp22.000–Rp25.000
Jeritan tak terdengar: Rakyat berteriak minta pertolongan, seruan ditujukan langsung ke Bupati, tapi jawaban yang didapat hanya kebisuan total dan justru kemeriahan menerima piala penghargaan.
“Lucu dan menyedihkan sekaligus! Katanya keuangan rapi, dapat penghargaan sembilan kali. Tapi kenapa urusan perut kami, urusan dapur kami, tak pernah diurus sama sekali? WTP buat apa kalau rakyatnya menderita, gas tak ada, harga tak terkendali? Penghargaan ini rasanya jadi penghinaan bagi kami yang sudah menangis sebulan lebih,” keluh Ibu Yeni, warga Kota Mukomuko dengan nada kecewa mendalam.
PERTANYAAN BERAT: WTP UNTUK SIAPA SEBENARNYA?
Masyarakat dan berbagai elemen warga menyampaikan pertanyaan tajam penuh kekecewaan:
Kalau pengelolaan dikatakan sempurna dan rapi, mengapa urusan barang pokok yang paling gampang diawasi justru kacau balau bertahan berbulan-bulan?
Kalau mampu meraih penghargaan sembilan kali, mengapa tak mampu sekadar menertibkan harga gas dan memastikan barang sampai ke tangan rakyat?
Apakah WTP ini hanya untuk memuaskan atasan dan papan nama, sedangkan nasib rakyat boleh dibiarkan hancur begitu saja?
Bupati Choirul Huda: Bangga menerima piala penghargaan ini, tapi apakah Bapak malu melihat rakyatmu menangis karena tak mampu beli gas dapur?
Bahkan disindir tajam: “Sembilan kali dapat WTP, sembilan kali pula urusan kebutuhan rakyat dibiarkan terbengkalai. Penghargaan ini justru bukti nyata: Pemkab hanya pandai merapikan kertas laporan, tapi buta tuli melihat penderitaan rakyatnya sendiri.”
WTP BUKAN TANDA BERHASIL: KALAU RAKYATNYA MENDERITA, SEMUA SIA-SIA
Pakar pengamat sosial menegaskan: Predikat WTP itu bagus kalau dibarengi kesejahteraan rakyat. Kalau hanya kertasnya rapi tapi rakyatnya tertindas, penghargaan itu tak ada harganya bahkan jadi aib besar.
“WTP hanya menilai cara catat uang, bukan menilai hati dan kepedulian pemimpin. Boleh dapat seratus kali WTP, boleh dapat piala setinggi gunung — kalau pemimpin diam saja saat rakyatnya menangis, biarkan harga kebutuhan pokok merajalela, dan pilih bungkam daripada bertindak — dia tetap pemimpin yang gagal total. Nilai sebenarnya kepemimpinan bukan ada di atas kertas, tapi ada di kenyataan hidup rakyatnya. Di Mukomuko sekarang: kertasnya sempurna, rakyatnya sengsara. Itulah kenyataan pahit di balik penghargaan ke-9 itu.”
SERUAN: BUANG PIALA ITU DAN TURUN TANGAN SELAMATKAN RAKYAT
Pesan tegas disampaikan kepada Bupati Choirul Huda dan seluruh jajaran Pemkab:
**”Bapak dapat WTP ke-9? Selamatlah di atas kertas! Tapi ingat baik-baik: Di hadapan rakyat dan di hadapan Allah SWT, Bapak justru mendapat nilai PALING RENDAH.
Kami tak butuh piala, tak butuh tulisan bagus di kertas, tak butuh predikat apa pun. Kami cuma butuh gas murah tersedia, harga sesuai aturan, dan Bapak tak diam saja saat kami menderita.
Kalau bangga dapat penghargaan ini tapi biarkan gas tetap mahal dan langka: WTP itu jadi bukti Bapak pandai menipu laporan tapi lalai tugas memimpin. Lebih baik lepas semua penghargaan itu, ambil keputusan tegas, turun tangan atur gas, dan selamatkan dapur rakyatmu — itu jauh lebih mulia dan berharga selamanya.”**
PERBEDAAN JELAS: DUA KENYATAAN SATU WAKTU
Pencapaian Pemkab: WTP ke-9 berturut-turut Dihormati di meja pemeriksa
Kenyataan Rakyat: Gas langka & mahal lebih sebulan → Menangis minta tolong tak didengar
Sekarang tinggal dilihat: Apakah Bupati Choirul Huda lebih bangga memeluk piala penghargaan ke-9 itu, atau lebih peduli menyelesaikan penderitaan rakyatnya yang sudah menjerit sebulan lebih?
Jeritan rakyat masih terus bergema, lebih keras dari suara tepuk tangan saat menerima penghargaan itu.
About the Author
