DPRD Balikpapan, Taufik Qul Rahman,Komisi II DPRD Kota Balikpapan menyoroti persoalan tunggakan pajak daerah yang belum terselesaikan oleh sejumlah perusahaan. Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD) Kota Balikpapan dengan menghadirkan perwakilan PT Pandega Citra Niaga dan PT Grand Falay, Senin (9/11/2026).
Rapat yang dipimpin Sekretaris Komisi II DPRD Balikpapan, Taufik Qul Rahman, membahas tentang kewajiban pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kedua perusahaan yang hingga kini masih menyisakan tunggakan.
Dalam pembahasan yang terungkap, tunggakan pajak PT Pandega Citra Niaga sejak 2019 hingga 2026 tercatat mencapai sekitar Rp19 miliar. Dari jumlah tersebut, perusahaan telah membayar sekitar Rp8 miliar, sehingga masih terdapat utang pajak yang belum diselesaikan sebesar kurang lebih Rp11 miliar.
Sementara itu, PT Grand Falay masih memiliki tunggakan pajak sebesar Rp132 juta. Pihak perusahaan menyampaikan komitmennya untuk menyelesaikan pembayaran tersebut paling lambat pada akhir November 2026.
“Untuk PT Pandega, dari total kewajiban pajak sekitar Rp19 miliar, baru membayar Rp8 miliar. Artinya, masih ada tunggakan sekitar Rp11 miliar. Sedangkan PT Grand Falay memiliki tunggakan Rp132 juta dan mereka berjanji akan melunasinya pada akhir November 2026,” ungkap Taufik.
Selain masalah tunggakan pajak, RDP juga membahas kendala pengungkapan Akta Jual Beli (AJB) pada PT Grand Falay. Menurut Taufik, penyelesaian kewajiban pajak sebesar Rp132 juta tersebut menjadi salah satu persyaratan yang harus dipenuhi sebelum proses penerbitan AJB dapat dilanjutkan.
Dengan terselesaikannya kewajiban tersebut, ke depannya pembayaran pajak atas kepemilikan masing-masing unit dapat menjadi tanggung jawab konsumen sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga tidak lagi dibebankan kepada pihak pengembang.
“Persoalan AJB PT Grand Falay juga menjadi pembahasan. Akta Jual Beli dapat diproses setelah kewajiban pajak sebesar Rp132 juta diselesaikan. Selanjutnya, konsumen akan membayarkan pajak masing-masing sesuai kepemilikannya, tidak lagi dibebankan kepada pihak PT Grand Falay,” jelasnya.
Berbeda dengan PT Grand Falay yang telah menyampaikan komitmen pelunasan, persoalan tunggakan PT Pandega Citra Niaga masih memerlukan pembahasan lebih lanjut. Komisi II berencana kembali menggelar RDP untuk mencari solusi dan mendorong perusahaan tersebut agar segera memenuhi kewajiban pajaknya.
Taufik menegaskan, DPRD mempunyai tanggung jawab melakukan pengawasan terhadap pemenuhan wajib pajak, khususnya perusahaan yang memiliki kewajiban pajak dalam jumlah besar. Menurutnya, pajak yang dilayani perusahaan merupakan salah satu sumber penting bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Balikpapan.
“Kami sebagai anggota DPRD wajib menekuni dan mengawali persoalan ini sebagai bentuk fungsi pengawasan. Perusahaan mempunyai kewajiban membayar pajak sesuai ketentuan. Ini menyangkut PAD Kota Balikpapan yang nantinya akan digunakan kembali untuk kepentingan pembangunan dan masyarakat,” tegasnya.
Ia berharap seluruh perusahaan yang masih memiliki tunggakan dapat menunjukkan itikad baik dengan segera menyelesaikan kewajibannya. Komisi II DPRD Balikpapan juga akan terus mengawali persoalan tersebut agar potensi pendapatan daerah tidak terhambat akibat belum terpenuhinya kewajiban pajak dari para pelaku usaha. (usj)
About the Author
