Dudukperkara.com | Senin (9/11/2026), Masyarakat sangat mendukung adanya pembangunan infrastruktur, seperti pelebaran dan pengerasan jalan di Kelurahan Wonoplumbon, Mijen, Semarang.
Tapi bukan pembangunan bodong seperti ini!
“Tentunya yang punya adab,” ujar warga yang enggan menyebut jati dirinya, dengan nada kecewa.
Faktanya di lapangan, proyek pelebaran dan pengerasan jalan tersebut diduga berjalan tanpa papan proyek, tanpa pengaman pekerjaan.
Tidak ada nama pekerjaan. Tidak ada nilai anggaran. Tidak ada volume. Tidak ada siapa kontraktornya. Tidak ada berapa lama pengerjaannya.
Rakyat disuruh meraba-raba. Rakyat disuruh menebak-nebak uang APBD-nya dipakai berapa!
JALAN JADI NERAKA, ANAK SEKOLAH JADI KORBAN!
Pembangunan tanpa papan proyek dan tanpa pengaman pekerjaan ini sangat mengganggu arus lalu lintas, dan sangat membahayakan anak-anak sewaktu berangkat dan pulang sekolah.
Debu beterbangan. Material berserakan. Alat berat lalu lalang tanpa rambu. Anak-anak kecil harus berdesak-desakan dengan truk dan lalu lintas yang semrawut.
Mau tunggu ada anak yang celaka dulu baru dipasang pengaman? Mau tunggu ada yang jatuh dulu baru dipasang papan proyek?
SUARA RAKYAT MELEDAK DI LOKASI!
“Jangan bodohi kami rakyat kecil, kami taat bayar pajak namun kami tidak rela kalau APBD dari pajak rakyat digunakan semau guwe,” ujar salah satu anak muda di lokasi proyek dengan emosi meluap.
Panas siang ini kalah panas dengan amarah warga Wonoplumbon.
LP.K-P-K AKAN SERET KE KEJARI
“Kami akan audiensi dengan Kejari, Inspektorat terkait Kepala Dinas yang tidak bisa memberikan arahan ke bawahannya terkait regulasi proyek, karena hal yang kecil ini diduga awal dari sebuah korupsi tumbuh subur,” ucap Ketua LP.K-P-K Komcab Kota Semarang dengan tegas.
Ini bukan hal sepele. Papan proyek yang hilang itu diduga awal dari korupsi yang tumbuh subur!
DIDUGA MELANGGAR:
*1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik*
Papan proyek adalah hak rakyat. Tanpa papan = diduga menutup informasi publik. Sanksi administratif hingga pidana.
*2. UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi*
Wajib ada papan nama proyek, wajib ada pengaman dan keselamatan kerja. Melanggar bisa kena teguran, pembekuan, pencabutan izin, hingga denda.
*3. Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa*
Proyek tanpa identitas jelas diduga tidak transparan, bisa ditegur, diputus kontrak, hingga blacklist penyedia.
*4. UU Tipikor No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001*
Jika diduga ada penghilangan informasi untuk menutupi mark-up volume dan anggaran, ancaman pidana 1 – 20 tahun penjara, denda Rp 50 Juta – Rp 1 Miliar.
*5. UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas*
Pekerjaan jalan tanpa pengaman yang membahayakan pengguna jalan bisa dipidana kurungan dan denda.
DPUPR Kota Semarang, siapa kontraktornya? Berapa anggarannya? Berapa volumenya? Kenapa disembunyikan dari rakyat Wonoplumbon?
Hingga berita ini diterbitkan, pihak terkait belum memberikan keterangan resmi. Duduk http://Perkara.com membuka ruang hak jawab seluas-luasnya.
*Menurut sedulur Wonoplumbon, proyek tanpa papan proyek ini memang bodong atau sengaja dibodongkan?*
Ramaikan komentar, jangan diam! Kalau diam, APBD kita dihabiskan semau guwe!
(Bd & Stk – Tim Duduk Perkara Jateng)
About the Author
