Nomor: 01 / PPM-AG / XI / 2026
Perihal: SURAT TERBUKA: PENEGASAN BATAS BENTUK DAN AFDELING G, DAN PENOLAKAN PEMINDAHAN ENCLAVE 200 HA KE AFDELING H
Kepada Yth:
1. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional RI (ATR/BPN PUSAT)
Di Jakarta
2. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Barat (ATR/BPN PROVINSI)
Di Mamuju
3. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pasangkayu (ATR/BPN PASANGKAYU)
Di Pasangkayu
4. Bupati Pasangkayu
Di Pasangkayu
5. PT. Letawa Ltd
Di Pasangkayu
Tembusan:
Ketua DPRD Kabupaten Pasangkayu
Kepala Desa Tikke
Kelompok To Siampae – Bentuk
Dari:
LAMISI
Ketua Masyarakat Afdeling G 200 Hektar
Dusun Marissa, Desa Tikke, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu
Lampiran:
Rekomendasi Bupati Mamuju No. 522.12/829/IV/94/Ekon Tgl 30 April 1994
Surat Ukur / Gambar Situasi No. 22 / 1994, HGU 1, Luas 10.297 Ha
Sertifikat HGU PT. Letawa Ltd, SK Menteri Agraria 7 Oktober 1996, Terbit 02 Oktober 1997, Berlaku s/d 02 Oktober 2032
Surat Penegasan Batas No. 01 / PPM-AG / XI / 2026
Dengan hormat,
Saya Lamisi, Ketua Masyarakat Afdeling G, Dusun Marissa, Desa Tikke, menyampaikan Surat Terbuka ini kepada ATR/BPN Pusat, ATR/BPN Provinsi Sulbar, ATR/BPN Pasangkayu, dan Bupati Pasangkayu.
I. BENTUK DAN AFDELING G ITU BEDA, JANGAN DICAMPUR
1. Wilayah Bentuk dan Wilayah Afdeling G adalah dua wilayah yang berbeda dan terpisah.
Kelompok To Siampae secara historis berlokasi di wilayah Bentuk, bukan di Afdeling G.
Warga Dusun Marissa berlokasi di wilayah Afdeling G, bukan di Bentuk.
2. Batas antara Bentuk dan Afdeling G sudah dikenal warga sejak sebelum tahun 1994.
Sebelah Utara: Berbatas dengan Afdeling Eko
Sebelah Selatan: Berbatas dengan Jalan Logging
Sebelah Timur: Berbatas dengan Afdeling Panta
Sebelah Barat: Berbatas dengan Afdeling Hotel
Dalam penegasan batas tersebut, WARGA DUSUN MARISSA JUGA DILIBATKAN DAN TURUT HADIR MENYAKSIKAN. Batas ini bukan dibuat sepihak oleh perusahaan.
II. ENCLAVE 200 HA ITU MILIK AFDELING G, BUKAN AFDELING H
Sesuai Rekomendasi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Mamuju Nomor: 522.12/829/IV/94/Ekon tanggal 30 April 1994:
Afdeling G yang terletak di Dusun Marissa, Desa Tikke, dengan luas +- 200 Ha, merupakan lokasi perkebunan rakyat dan pihak perusahaan akan meng-enclave lokasi dimaksud.
Di dalam Rekomendasi 1994 itu, Kelompok To Siampae tidak disebut, karena lokasi To Siampae memang di Bentuk, bukan di Afdeling G.
Kami MENOLAK DENGAN TEGAS pemindahan enclave 200 Ha dari Afdeling G ke Afdeling H atas nama Kelompok To Siampae.
Pemindahan itu tidak punya dasar hukum. Itu mencampuradukkan dua wilayah yang berbeda.
III. BUKTI HGU LETAWA SUDAH JELAS DAN SALING NYAMBUNG
Kami lampirkan bukti-bukti resmi BPN yang saling menguatkan, semua satu rangkaian:
1. 30 April 1994: Rekomendasi Bupati Mamuju
Afdeling G 200 Ha di Dusun Marissa harus di-enclave.
2. 4 Juni 1994: Surat Ukur / Gambar Situasi No. 22 / 1994
HGU 1 diukur, luas 10.297 Ha, Kecamatan Tikke.
3. 7 Oktober 1996: SK Menteri Negara Agraria / Kepala BPN
HGU diberikan kepada PT. LETAWA LTD BERKEDUDUKAN DI JAKARTA.
4. 02 Oktober 1997: Sertifikat HGU diterbitkan di Mamuju
Oleh Kepala Kantor Pertanahan Mamuju, AGUSTINUS LEMBELAY.
Berlaku hingga 02 Oktober 2032.
Penunjuk: BEKAS TANAH NEGARA.
Artinya: Waktu HGU diukur dan diterbitkan, Rekomendasi Bupati 1994 sudah ada. Letawa dan BPN sudah tahu dari awal kalau Afdeling G 200 Ha itu perkebunan rakyat yang harus di-enclave. Tidak bisa sekarang pura-pura lupa dan pindahkan ke Afdeling H.
IV. TUNTUTAN KAMI KEPADA ATR/BPN PUSAT, PROVINSI, DAN PASANGKAYU
1. Kepada ATR/BPN Pusat (Jakarta): Perintahkan Kanwil BPN Sulbar dan BPN Pasangkayu untuk segera turun ke lapangan, ukur dan pasang patok batas HGU PT. Letawa dan enclave 200 Ha di Afdeling G secara terbuka, disaksikan warga.
2. Kepada ATR/BPN Provinsi Sulbar (Mamuju): Awasi dan kawal pelaksanaan pengukuran enclave di Afdeling G, jangan biarkan dipindahkan ke Afdeling H.
3. Kepada ATR/BPN Pasangkayu: Segera laksanakan pengukuran Enclave 200 Ha di Afdeling G, Dusun Marissa, sesuai Peta Terlampir Rekomendasi Bupati 1994 dan Surat Ukur No. 22 / 1994. TOLAK pemindahan enclave ke Afdeling H.
4. Kepada Bupati Pasangkayu: Tolong tegakkan Rekomendasi Bupati 1994. Lindungi warga Dusun Marissa. Jangan biarkan enclave dipindahkan.
5. Kepada PT. Letawa: Segera laksanakan enclave 200 Ha di Afdeling G sesuai Rekomendasi Bupati 1994.
6. HGU PT. Letawa akan berakhir pada 02 Oktober 2032. Kami minta ATR/BPN tidak memperpanjang / memperbarui HGU tersebut sebelum enclave 200 Ha di Afdeling G dilaksanakan.
7. Jika Kelompok To Siampae ingin mengurus klaim di Afdeling H, agar diurus secara terpisah dengan dokumennya sendiri, tidak menggunakan dokumen Afdeling G.
V. PENUTUP
Kami rakyat biasa, Pak. Kami tidak punya pengacara mahal. Kami hanya punya dokumen 1994, punya sejarah, punya batas yang jelas, punya saksi yang turut hadir, dan punya kejujuran.
32 tahun enclave tidak dilaksanakan. Berapa lama lagi kami harus sabar?
Kami hanya minta satu hal yang sederhana: BPN turun ukur batas HGU dan enclave di Afdeling G.
Saya siap dipanggil untuk memberikan keterangan dan membawa bukti asli: Rekomendasi Bupati 1994, Surat Ukur 1994, dan Sertifikat HGU Letawa.
Lariang, Senin tanggal 9 November 2026
Hormat saya,
Ketua Masyarakat Afdeling G
LAMISI
Saksi-saksi yang turut hadir menyaksikan penetapan batas:
1. SAMSUL
2. JHONI RANTE
3. DAWANG
4. NASRUDDIN. K
About the Author
