PASANGKAYU – Ketua Masyarakat Afdeling G, Lamisi, bersama pemilik kendaraan bernama Hulu, melayangkan surat terbuka yang ditujukan kepada Ketua Komisi III DPR RI dan Kabareskrim Polri pada Senin (9/11/2026). Surat terbuka dengan nomor 04/PPM-AG/XI/2026 tersebut berisi tuntutan mendesak terkait pengembalian satu unit mobil pikap milik warga yang disita paksa oleh pihak sekuriti perusahaan dan kini ditahan di Polres Pasangkayu, Sulawesi Barat.
Aksi penyitaan dan penahanan kendaraan operasional warga ini diduga kuat melanggar kesepakatan moratorium penundaan perkara pidana sengketa agraria struktural yang sebelumnya telah disepakati oleh DPR RI dan Mabes Polri dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU).
Kronologi Penyitaan Paksa di Lapangan
- Peristiwa bermula pada 15 Oktober 2026 ketika mobil pikap Daihatsu Gran Max berpelat DC 8470 XM milik Hulu sedang digunakan untuk mengangkut buah sawit hasil panen warga Afdeling G yang telah selesai ditimbang. Saat melintasi wilayah Desa Tawiora, Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala, mobil yang dikemudikan oleh Acok tersebut dicegat dan disita secara sepihak oleh oknum sekuriti PT Letawa.
Meskipun pintu mobil sudah dikunci rapat oleh sopir demi keamanan, pihak sekuriti tetap menaikkan kendaraan tersebut secara paksa ke atas mobil tronton. Kendaraan operasional itu kemudian dibawa dan diserahkan ke Polres Pasangkayu. Hingga surat terbuka ini dilayangkan, kendaraan tersebut tercatat sudah ditahan selama 26 hari di markas kepolisian setempat.
Dampak Ekonomi Keluarga dan Status Sengketa Lahan
Penahanan kendaraan ini memukul langsung urat nadi perekonomian keluarga Hulu. Mobil pikap tersebut merupakan sumber penghidupan utama yang sehari-hari digunakan untuk mengangkut sawit warga, mengangkut gabah, pasir, sarana ojek di Pasar Lariang, hingga mengantar anak sekolah dan istri berobat. Di tengah berhentinya pemasukan, Hulu tetap diwajibkan membayar angsuran kredit kendaraan di PT Mandiri Utama Finance Cabang Pasangkayu sebesar Rp4.800.000 per bulan dengan sisa tenor 54 bulan.
Pihak masyarakat menegaskan bahwa tindakan pidana yang dituduhkan tidak mendasar karena status lahan Afdeling G seluas 200 hektare di Dusun Marissa, Desa Tikke, saat ini masih dalam status sengketa perdata antara masyarakat dan PT Letawa. Berdasarkan Rekomendasi Bupati Mamuju No. 522.12/829/IV/94/Ekon tertanggal 30 April 1994, kawasan tersebut merupakan perkebunan rakyat yang harus dikeluarkan dari HGU (enclave). Karena belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkrah), buah sawit di atasnya tidak bisa serta-merta diklaim sepihak dan warga tidak boleh dikriminalisasi.
Desakan Penegakan Moratorium Agraria
Tindakan Polres Pasangkayu yang menerima dan menahan mobil titipan sekuriti perusahaan tersebut dinilai mengabaikan komitmen hukum nasional. Komisi III DPR RI dan Kabareskrim Polri sebelumnya telah menyepakati aturan moratorium konflik agraria struktural pada RDPU 26 Agustus 2026, yang kemudian diumumkan secara resmi pada 7 September 2026 untuk menunda seluruh proses pidana sengketa lahan.
“Moratorium jangan hanya berlaku di Jakarta. Warga Afdeling G di Pasangkayu juga berhak merasakan keadilan yang sama,” tegas Lamisi yang juga menjadi saksi mata langsung di lokasi kejadian.
Melalui surat bersama yang diperkuat kesaksian dari Acok, Samsul, Jhoni Tante, Dawang, dan Nasruddin ini, masyarakat menyampaikan empat tuntutan utama kepada otoritas pusat:
• Mengembalikan segera mobil pikap DC 8470 XM kepada Hulu agar yang bersangkutan dapat kembali bekerja mencari nafkah.
• Menegakkan aturan moratorium konflik agraria secara konsisten di seluruh wilayah hukum Kabupaten Pasangkayu.
• Memeriksa oknum sekuriti PT Letawa yang melakukan aksi penyitaan paksa kendaraan secara sepihak di lapangan.
• Menghentikan segala bentuk kriminalisasi terhadap warga Afdeling G yang sedang memperjuangkan hak atas tanah adat mereka. (Misda Apriyani)
About the Author
