Dudukperkara.com | SEMARANG, Senin 9 November 2026, Giliran Kelurahan Wonolopo, Mijen, Kota Semarang, Terlihat proyek yang amburadul, minim pengawasan, minim sosialisasi, seolah hanya mengejar menghabiskan anggaran di akhir tahun 2026.
Pola yang sama terus berulang di Mijen. Kemarin Ngadirgo papan proyek tanpa anggaran dan tanpa volume. Kemarin Wonoplumbon tanpa papan proyek alias bodong. Sekarang Wonolopo.Â
Ini proyek atau ajang kejar setoran akhir tahun?
WARGA WONOLOPO SUDAH MUAK, TAPI MASIH CINTA PEMBANGUNAN
“Saya sebagai masyarakat Wonolopo Mijen merasa bangga dengan pembangunan saat ini, namun mengapa kami sebagai rakyat kecil ndak boleh ikut kontrol secara langsung proyek yang ada di Wonolopo, sepertinya disembunyikan dari kritik dan pengawasan warga,” ucap warga yang kesal.
Rakyat tidak anti pembangunan. Rakyat bangga ada pembangunan. Tapi kenapa rakyat dilarang mengawasi? Kenapa proyek disembunyikan dari kritik warga?
Kalau bersih, kenapa takut diawasi? Kalau jujur, kenapa takut dikritik?
TANPA PAPAN = TANPA MALU MELANGGAR ATURAN, MENGHABISKAN ANGGARAN SAJA
Proyek yang tidak memasang papan proyek jelas melanggar aturan dan menghabiskan anggaran saja.
Semoga para pejabat yang berwenang memberikan teguran dan tindakan tegas pada kontraktor nakal dan Dinas yang masa bodoh terhadap tindakan para kontraktor tersebut.
Dinas masa bodoh, kontraktor jadi nakal. Kontraktor nakal, rakyat yang jadi korban. Lingkaran setan ini harus diputus!
“Ini sudah sangat parah, proyek tanpa papan proyek seperti halnya membodohi rakyat saja,” ucap pengurus LP.K-P-K Komcab Semarang dengan geram.

KAPERWIL DUDUK PERKARA JATENG HARDIK KERAS: INI DIDUGA KORUPSI BERJAMAAH!
Ini belum menyoroti terkait kualitas pekerjaan, karena pekerjaan baru berjalan. Namun baru menyoroti dasar transparansi publik.
Tapi justru di sinilah bahayanya. Kaperwil Duduk Perkara Jateng menanggapi hal ini dengan hardikan keras:
“Seperti kok memulai dugaan korupsi berjamaah ya,” hardik Pak Kaperwil ke pewarta.
Kalimat singkat, tapi menghantam sampai ke sumsum tulang, Kalau dari awal saja sudah tidak transparan, bagaimana akhirnya? Kalau dari papan saja sudah berani disembunyikan, apalagi volume dan kualitasnya
BUAT CALON KORUPTOR, BACA INI SAMPAI HABIS! KAMI TIDAK MAIN-MAIN
Ini peringatan keras untuk siapa pun yang berani main-main dengan APBD Kota Semarang:
*1. UU Tipikor No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001*
Setiap orang yang melawan hukum memperkaya diri / orang lain yang merugikan keuangan negara, ancaman pidana *PENJARA SEUMUR HIDUP atau 4 – 20 TAHUN, denda Rp 200 Juta – Rp 1 Miliar.* Kalau berjamaah, hukumannya makin berat. Tidak ada ampun untuk koruptor!
*2. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik*
Menyembunyikan informasi proyek APBD = melanggar hak publik. Bisa kena sanksi administratif, denda, hingga pidana kurungan.
*3. UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi*
Kontraktor nakal yang melanggar standar, tidak pasang papan proyek, tidak jaga keselamatan, bisa kena teguran, pembekuan, pencabutan izin, blacklist seumur hidup, tidak bisa ikut tender lagi di seluruh Indonesia!
*4. Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa*
Pejabat dan penyedia yang tidak transparan bisa diputus kontrak, masuk daftar hitam, dan dituntut ganti rugi ke negara.
*5. KUHP Baru / UU No. 1 Tahun 2023*
Penyalahgunaan wewenang pejabat yang merugikan negara juga bisa dipidana penjara dan denda. Jabatan bukan tameng, jabatan adalah tanggung jawab!
*Ingat!* APBD itu bukan uang warisan nenek moyangmu! APBD itu uang pajak rakyat kecil yang bayar pajak dari keringat, dari jualan di pasar, dari ojek, dari buruh. Kalau kamu makan uang itu, kamu makan keringat rakyat!
Hingga berita ini diterbitkan, DPUPR Kota Semarang, pihak kontraktor, dan Kelurahan Wonolopo belum memberikan keterangan resmi. DudukPerkara.com membuka ruang hak jawab seluas-luasnya, kalau berani jawab.
Menurut sedulur Wonolopo, proyek tanpa papan ini memang sengaja untuk menghabiskan anggaran akhir tahun atau memang sudah jadi budaya korupsi berjamaah?
(Hsn & NC – Tim Investigasi Duduk Perkara Jateng)


