MAMASA — Pernyataan Sekretaris Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Mamasa berinisial MN dalam grup WhatsApp Mamasa Bersuara menuai sorotan. MN diduga menyinggung adanya media yang disebutnya “lari kiri” serta mengelola anggaran APBD namun tidak memiliki kegiatan atau pemberitaan.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam percakapan di grup WhatsApp dan menjadi perhatian karena dinilai berpotensi menimbulkan persepsi negatif terhadap keberadaan serta profesionalitas media di Kabupaten Mamasa.
Dalam percakapan tersebut, MN menyampaikan pernyataan terkait informasi mengenai KONI dan menggunakan istilah “lari kiri”, serta mengaitkannya dengan hibah media yang disebut tidak memiliki pemberitaan.
“…di Makassar ki hnya dpat info lari kiri… Insya Allah sepanjang sy di KONI mudah2 han tdak lari kiri jie.. sperti hibah media yg tdk ada beritanya.”
Pernyataan tersebut mendapat tanggapan dari Ryan Mewa’, Ketua Harian Sinergi Muda Mamasa (SMM). Menurut Ryan, seorang pejabat atau pengurus lembaga yang berkaitan dengan kepentingan publik harus berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan, terlebih apabila menyangkut institusi media dan penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD.
Ryan menilai, apabila yang dimaksud MN adalah adanya media tertentu yang menerima atau mengelola anggaran APBD namun tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana mestinya, maka hal tersebut seharusnya disampaikan secara jelas berdasarkan data dan dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Kalau memang ada media yang dimaksud menerima hibah atau mengelola APBD tetapi tidak melaksanakan kegiatan atau tidak menjalankan kewajibannya, seharusnya disebutkan secara jelas berdasarkan data dan dokumen. Jangan sampai pernyataan yang disampaikan secara umum justru merusak citra seluruh media yang bekerja secara profesional,” ujar Ryan.
Ia menegaskan bahwa kritik terhadap penggunaan anggaran daerah merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial. Namun, setiap tudingan terkait pengelolaan keuangan negara harus memiliki dasar yang jelas agar tidak menimbulkan kesan negatif terhadap pihak lain.
“Kalau ada dugaan penyimpangan dalam penggunaan anggaran, silakan dibuka datanya dan diperiksa. Tetapi jangan membuat pernyataan yang kemudian menimbulkan kesan seolah-olah media di Mamasa menerima anggaran tetapi tidak bekerja. Ini menyangkut reputasi dan kredibilitas insan pers,” tegasnya.
Ryan juga meminta Sekretaris KONI Kabupaten Mamasa berinisial MN untuk memberikan klarifikasi dan mempertanggungjawabkan pernyataannya dengan menjelaskan media yang dimaksud, bentuk pengelolaan anggarannya, serta dasar yang digunakan sehingga muncul pernyataan mengenai adanya media yang disebut “lari kiri”.
Menurutnya, transparansi menjadi penting agar persoalan tersebut tidak berhenti sebagai pernyataan di grup WhatsApp, tetapi dapat diuji berdasarkan fakta dan dokumen.
“Kami meminta agar pernyataan tersebut tidak dibiarkan menjadi bola liar. Jika memang ada media yang dimaksud, sampaikan secara terbuka dan buktikan. Jika tidak, maka perlu ada klarifikasi agar tidak merusak citra media-media yang selama ini bekerja dan menjalankan fungsi kontrol sosial di Kabupaten Mamasa,” kata Ryan.
Persoalan ini juga menjadi perhatian terhadap pentingnya transparansi dalam pengelolaan hibah media yang bersumber dari APBD. Publik berhak mengetahui kepada siapa anggaran diberikan, untuk kegiatan apa, bagaimana pelaksanaannya, serta bagaimana pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran tersebut.
Hingga berita ini diterbitkan, pernyataan MN masih menjadi sorotan. Klarifikasi dari pihak KONI Kabupaten Mamasa diharapkan dapat diberikan agar persoalan tersebut tidak berkembang menjadi kesimpangsiuran maupun menimbulkan stigma terhadap media di Kabupaten Mamasa.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Sekertaris KONI Kabupaten Mamasa berinisial MN maupun pihak-pihak terkait atas pemberitaan ini.
Misda Apriyani
About the Author
