
BALIKPAPAN – Penyusunan revisi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Balikpapan Wilayah Perencanaan (WP) Kecamatan Balikpapan Barat menjadi momentum penting untuk mengarahkan pembangunan dan penataan kawasan secara lebih terencana dalam jangka panjang.
Kegiatan yang digelar di Hotel MaxOne,

Rabu (18/11/2026), tersebut fokus pada enam kelurahan di Kecamatan Balikpapan Barat. Revisi RDTR ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam mengoptimalkan potensi wilayah sekaligus menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan.
Camat Balikpapan Barat, H. Erwin, SE, menyambut baik penyusunan revisi RDTR tersebut. Menurutnya, perencanaan tata ruang menjadi langkah strategis untuk menentukan arah perkembangan Balikpapan Barat ke depan.
Namun ia mengingatkan agar pengembangan wilayah tidak mengabaikan aspek lingkungan, terutama keberadaan kawasan mangrove yang memiliki peran penting dalam menjaga ekosistem pesisir.
“Ini merupakan kegiatan yang sangat baik untuk pembangunan Balikpapan Barat.Tetapi, jangan sampai pengembangan wilayah justru mengganggu kondisi alam, khususnya kawasan mangrove. Ini menjadi hal krusial yang harus kita perhatikan bersama,” ujarnya saat ditemui di sela kegiatan.
Erwin menyoroti kondisi kawasan mangrove di Kelurahan Kariangau yang menurutnya semakin mengalami penyusutan. Oleh karena itu, ia berharap adanya revisi tata ruang serta memberikan perhatian serius terhadap perlindungan kawasan tersebut agar keberadaannya tetap terjaga dan lestari.
Ia menilai upaya menjaga mangrove tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah kecamatan, melainkan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, termasuk dinas yang membidangi kehutanan, instansi terkait, serta para pemerhati lingkungan.
Selain masalah lingkungan, penataan kawasan organisasi, khususnya di wilayah pesisir Balikpapan Barat, juga menjadi perhatian penting. Menurut Erwin, perkembangan organisasi yang tidak diimbangi dengan perencanaan tata ruang berpotensi menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.
“Penataan organisasi di wilayah Balikpapan Barat, terutama kelurahan yang berada di kawasan pesisir, juga harus menjadi perhatian bersama. Jangan sampai perkembangan kawasan organisasi nantinya tidak teratur atau semrawut karena sejak awal tidak direncanakan dengan baik,” jelasnya.
Lebih lanjut, Erwin menyebut revisi RDTR memiliki arti penting karena perencanaan tata ruang tersebut diarahkan untuk jangka panjang hingga 20 tahun ke depan. Oleh karena itu, kebijakan yang disusun saat ini harus mampu mengakomodasi kebutuhan pembangunan sekaligus mengantisipasi perkembangan wilayah pada masa mendatang.
Ia juga mengadakan perencanaan tersebut dengan harapan Wali Kota Balikpapan agar Balikpapan Barat dapat terus berbenah dan memiliki tata kawasan yang lebih baik.
Menurutnya, Balikpapan Barat memiliki sejumlah potensi yang dapat dikembangkan sesuai karakteristik masing-masing kelurahan. Salah satunya kawasan industri di Kelurahan Kariangau yang selama ini menjadi salah satu pusat aktivitas perusahaan dan kegiatan industri di Kota Balikpapan.
Di sisi lain, ia berharap pengembangan ekonomi tidak hanya berakhir di Kariangau. Lima kelurahan lainnya juga perlu mendapatkan ruang pengembangan potensi wilayah, termasuk melalui pembentukan dan penguatan sentra usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Saya kira banyak potensi yang bisa dikembangkan di Balikpapan Barat. Di Kariangau ada kawasan industri dengan banyak perusahaan. Sementara di kelurahan lainnya, saya berharap juga bisa mengembangkan potensi ekonomi masing-masing, misalnya melalui sentra UMKM,” ungkapnya.
Erwin berharap penyusunan revisi RDTR ini dapat menghasilkan perencanaan yang komprehensif dengan mempertimbangkan aspek lingkungan, organisasi, industri, hingga pengembangan ekonomi masyarakat.
Dengan perencanaan tata ruang yang tepat, Balikpapan Barat diharapkan tidak hanya berkembang dari sisi pembangunan fisik, tetapi juga mampu mempertahankan kawasan ekologis serta menciptakan lingkungan organisasi yang tertata dan berkelanjutan.(usj)

