Dudukperkara.com | Semarang, Papan proyek perbaikan saluran di Jl. Raya Kaligetas, Kel. Jatibarang, Mijen, Kota Semarang, diduga hanya dipasang untuk membodohi rakyat. Selain fisiknya tidak layak pasang, hanya berbingkai bambu dan tiang kayu miring, isinya pun tidak lengkap.
Papan proyek APBD Kota Semarang Tahun 2026 yang dikerjakan CV. Abyakta Jaya Prakarsa dengan No. Kontrak 2706/509.1.A.2/2026 itu, tidak mencantumkan Nilai Kontrak, Volume Pekerjaan, Waktu Pelaksanaan (tanggal mulai – selesai), dan Konsultan Pengawas.
Padahal papan proyek adalah wujud transparansi penggunaan uang rakyat.
1. DIDUGA LANGGAR UU KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
Proyek ini dibiayai APBD, maka informasinya adalah Informasi Publik yang WAJIB diumumkan.
Pasal yang dilanggar:
– *UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 9 dan Pasal 11:* Badan Publik wajib mengumumkan secara berkala informasi tentang kegiatan, anggaran, dan hasil pelaksanaan, termasuk dokumen kontrak dan laporan penyelesaian pekerjaan.
– *Pasal 52 UU KIP:* Badan Publik yang dengan sengaja tidak menyediakan Informasi Publik dapat dipidana.
Ancaman Hukumannya:
Pidana kurungan paling lama *1 (satu) tahun* dan/atau pidana denda paling banyak *Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)* bagi yang dengan sengaja tidak menyediakan informasi.
Jika Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menghalangi akses, ancamannya lebih berat sesuai *Pasal 55 dan 56 UU KIP*, pidana penjara paling lama *1 tahun* dan denda *Rp 5 juta*.
2. DIDUGA LANGGAR ATURAN PENGADAAN & JASA KONSTRUKSI
– *Perpres No. 16 Tahun 2018 jo Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 17 dan Pasal 18:* Penyedia wajib melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak, dan PPK wajib melakukan pengawasan serta pengendalian kontrak, termasuk memastikan papan proyek terpasang sesuai spesifikasi.
– *UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Pasal 59 dan 60:* Setiap Penyelenggara Jasa Konstruksi wajib memenuhi standar keamanan, keselamatan, dan tertib administrasi. Kelalaian dapat dikenai sanksi administratif berupa peringatan, penghentian sementara, hingga pencabutan izin usaha (IUJK) dan masuk daftar hitam (blacklist).
*Sanksi Administratifnya:* Teguran, denda keterlambatan, pemutusan kontrak, hingga *Blacklist 2 Tahun tidak boleh ikut tender pemerintah.*
3. JIKA TERBUKTI ADA PENYIMPANGAN ANGGARAN, MASUK TIPIKOR
Ini yang paling ngeri, Bolo. Jika ketidakjelasan papan proyek ini sengaja dilakukan untuk menutupi mark-up anggaran, pengurangan volume, atau pekerjaan fiktif, maka bisa masuk ranah korupsi.
*Pasal yang mengancam:*
– *UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 2 Ayat (1):* Setiap orang yang melawan hukum memperkaya diri / orang lain / korporasi yang merugikan keuangan negara.
– *Pasal 3:* Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri / orang lain, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan, yang merugikan keuangan negara.
*Ancaman Hukumannya:*
– *Pasal 2:* Pidana penjara *paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun*, dan pidana denda *Rp 200 juta sampai Rp 1 Miliar*. Bahkan bisa *penjara seumur hidup* jika dalam keadaan tertentu.
– *Pasal 3:* Pidana penjara *paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun*, dan denda *Rp 50 juta sampai Rp 1 Miliar.*
Warga di sekitar lokasi pun geram. “Nilai proyek-e piro, suwene piro, ora ditulis blas. Iki jenenge mung gawe bodohin rakyat tok,” kata warga.
Hingga berita ini diturunkan, Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang dan CV. Abyakta Jaya Prakarsa belum memberikan klarifikasi.
Duduk Perkara mendesak Inspektorat Kota Semarang, APIP, dan Kejaksaan Negeri Kota Semarang untuk segera turun ke lapangan, memeriksa dokumen kontrak, dan mengaudit volume pekerjaan di Kaligetas.
(Red – Tim investigasi duduk perkara.Com )
About the Author
