MUKOMUKO — Gelombang penolakan terhadap beroperasinya Indomaret di Kabupaten Mukomuko kian menguat. Ali Bato, warga sekaligus pelaku UMKM di Kecamatan Pondok Suguh, menyatakan secara tegas dirinya siap memimpin barisan terdepan dalam menolak keberadaan ritel tersebut. Ia juga mengawal petisi masyarakat hingga ke meja DPRD Kabupaten Mukomuko.
“Jangan Katakan Tak Bisa Dihentikan! Banyak Daerah Lain Sudah Melakukannya!”
Ali menepis anggapan bahwa keberadaan Indomaret di Pondok Suguh adalah hal yang sudah pasti dan tidak bisa diapa-apakan. Ia menunjuk preseden nyata: di daerah lain, gerai ritel besar telah disegel dan dihentikan operasionalnya oleh pemerintah setempat begitu ditemukan pelanggaran perizinan dan ketidaksesuaian tata ruang.
“Siapa yang bilang tidak bisa dihentikan? Banyak daerah lain sudah membuktikan sebaliknya. Kalau perizinan bermasalah, Satpol PP dan dinas terkait wajib bertindak. Petisi kami bukan sekadar kertas — ini dasar bagi Pemkab untuk membuka dan memeriksa SEMUA dokumen dari awal,” tegas Ali, penuh keyakinan.
“Hanya Frengky Janas yang Berani Bersuara! Di mana Anggota DPRD Lain?”
Ali memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Anggota DPRD Mukomuko, Frengky Janas, yang telah berani tampil ke depan menampung aspirasi dan mendesak digelarnya Rapat Dengar Pendapat (RDP). Namun di saat yang sama, ia mempertanyakan keberanian anggota dewan lainnya.
“Dari puluhan anggota DPRD, kenapa hanya segelintir yang berani membela rakyat kecil? Saya hormati Pak Frengky Janas — beliau tidak takut tampil bersama kami. Di mana yang lain? Apakah suara mereka sudah dibungkam?” ujarnya tajam.
“Jejak Digital Tidak Bisa Berbohong! Tahun Lalu Bela UMKM, Tahun Ini Berpihak ke Investor?”
Ali secara terbuka menyindir ketidakkonsistenan seorang anggota DPRD yang rekam jejaknya sangat kontradiktif.
“Tahun lalu, beliau dengan lantang bersuara: lindungi UMKM, batasi ritel besar. Tapi tahun ini? Tiba-tiba diam, bahkan condong mendukung masuknya Indomaret. Apa yang berubah? Masyarakat tidak bodoh. Jejak digital tidak bisa dihapus. Ingat ini saat pemilihan nanti!”
“Bukan Anti-Investasi, Tapi Anti-Penindasan UMKM!”
Ali menegaskan gerakan ini bukan anti-pembangunan, bukan anti-investasi. Yang dituntut hanyalah satu hal: kepatuhan pada aturan main yang adil.
“Silakan berinvestasi, pintu kami terbuka lebar. Tapi jangan dengan cara mengorbankan warung kecil, toko kelontong, dan UMKM yang sudah ada puluhan tahun. Jangan biarkan izin abu-abu membunuh mata pencaharian rakyat. DPRD, segera gelar RDP TERBUKA! Pemkab, buka SEMUA perizinan secara transparan! Jangan biarkan UMKM Mukomuko jadi tumbal keuntungan!” (Red)

