DUDUKperkara.com | Gorontalo Utara — Aktivis sosial dan pemerhati kebijakan publik, Andi Buna, menyoroti sikap diam DPRD dalam merespons sejumlah persoalan serius yang tengah menjadi sorotan publik. Ia menilai, sikap pasif lembaga perwakilan rakyat itu bukan sekadar kelalaian, melainkan bentuk pengkhianatan terhadap nilai-nilai demokrasi.
Menurut Andi Buna, DPRD seharusnya berdiri di barisan rakyat untuk menegakkan keadilan dan moral politik, bukan justru membiarkan pelanggaran yang mencoreng nama lembaga dibiarkan tanpa sikap tegas.
“Rakyat sudah empat kali turun ke jalan, mahasiswa sudah berteriak meminta kejelasan. Tapi DPRD tetap diam. Ini bukan lagi soal etika politik, ini soal moral dan komitmen terhadap demokrasi,” tegas Andi Buna menanggapi pertanyaan awak media, Kamis (6/11/2025).
Ia menambahkan, publik kecewa terhadap sikap Badan Kehormatan (BK) DPRD yang dianggap “cuek dan pilih kasih” dalam menyikapi dugaan pelanggaran etika oleh salah satu anggotanya. Termasuk dalam kasus dugaan calo P3K, perilaku tak senonoh dalam video pribadi, serta cibiran terhadap rakyat yang tengah memperjuangkan aspirasi mereka.
“Kalau lembaga sekelas DPRD tidak punya keberanian menegakkan etikanya sendiri, bagaimana mungkin mereka bisa mengawasi pemerintah daerah dengan adil? Diamnya DPRD sama saja membiarkan ketidakadilan tumbuh subur,” ujarnya.
Andi juga menyebut bahwa dalam prinsip demokrasi, setiap wakil rakyat memikul tanggung jawab moral dan hukum untuk menjaga martabat lembaga. Ia mengingatkan, tindakan mendiamkan kasus yang melukai rasa keadilan publik bisa menurunkan legitimasi DPRD di mata masyarakat.
“Jangan jadikan demokrasi sebagai alat kepentingan. Demokrasi hidup karena rakyat bersuara, bukan karena DPRD bersembunyi di balik alasan prosedural,” katanya.
Lebih jauh, ia menegaskan bahwa mahasiswa dan aliansi rakyat yang telah melakukan aksi damai berulang kali tidak boleh diremehkan. Menurutnya, justru mahasiswa saat ini sedang menjalankan fungsi kontrol publik yang seharusnya dijalankan oleh DPRD sendiri.
“Ketika DPRD diam, mahasiswa lah yang mengambil alih fungsi moral bangsa. Itu tanda bahwa suara rakyat masih hidup. Tapi DPRD harus sadar — kalau terus diam, mereka sedang mengubur kepercayaan rakyat,” tutupnya.
Sebelumnya, telah empat kali aksi damai di depan gedung DPRD setempat. Mereka menuntut klarifikasi atas dugaan praktik calo P3K dan pelanggaran etika anggota dewan, namun hingga kini belum ada sikap resmi yang disampaikan oleh Badan Kehormatan DPRD.
About the Author
