Dudukperkara.com | Kendal, Kamis (13/11/2026). Pembangunan jembatan di Desa Kliris arah Gonoharjo, Kabupaten Kendal, diduga bodong dan membodohi rakyat.
Buktinya jelas terpampang di depan mata. Pada papan informasi publik / papan proyek, TIDAK TERCANTUM VOLUME PEKERJAAN. Tidak ada panjang jembatan berapa meter, lebar berapa meter, tinggi berapa, dan spesifikasi teknis lainnya.
Padahal proyek ini menggunakan uang APBD Kendal, uang rakyat ratusan juta rupiah. Bagaimana rakyat bisa ikut mengawasi kalau volume-nya saja disembunyikan?
“Proyek ini pakai uang rakyat, tapi seolah rakyat dibodohi tidak boleh tahu. Uang ratusan juta ini untuk bangun jembatan, lebarnya berapa, panjangnya berapa, rakyat hanya disuruh mengira-ngira saja, seolah dibodohi saja,” ucap warga yang ditemui awak media di lokasi proyek.
Yang lebih mengerikan lagi, di papan proyek tersebut DICANTUMKAN NAMA KEJAKSAAN NEGERI KENDAL SEBAGAI PENDAMPING HUKUM.
Pertanyaannya sekarang: Kejari Kendal tahu apa tidak namanya dicatut seperti ini? Apakah benar ada MoU pendampingan hukum untuk proyek tanpa volume ini? Atau nama institusi penegak hukum hanya dipakai untuk menakut-nakuti warga agar tidak berani bertanya?
Seharusnya pihak terkait, Inspektorat Kendal, Dinas PUPR Kendal, dan Kejari Kendal sendiri segera turun untuk mengecek kebenaran data tersebut.
DIDUGA LANGGAR HUKUM BERAT:
*1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik – Pasal 9, 11 & 52*
Proyek pemerintah wajib transparan, termasuk volume, nilai, dan spesifikasi.
*Ancaman:* Pidana kurungan paling lama *1 TAHUN* dan/atau denda *Rp 5 JUTA* bagi badan publik yang sengaja tidak menyediakan informasi.
*2. UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi + Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa*
Papan proyek wajib memuat secara lengkap: nama kegiatan, volume, nilai kontrak, sumber dana, pelaksana, konsultan pengawas, dan masa pelaksanaan. Menyembunyikan volume = cacat administrasi & cacat transparansi.
*Sanksi:* Teguran, penghentian pekerjaan, pemutusan kontrak, hingga *BLACKLIST 2 TAHUN* tidak boleh ikut tender.
*3. DIDUGA PENCATUTAN NAMA INSTITUSI / PEMALSUAN – KUHP*
Jika nama Kejari Kendal dicantumkan tanpa ada dasar MoU / Pendampingan Hukum yang sah, maka masuk dugaan pemalsuan dan penipuan publik.
*Pasal 263 KUHP tentang Pemalsuan Surat:* Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan hak, diancam pidana penjara paling lama *6 TAHUN*.
*Pasal 378 KUHP tentang Penipuan:* Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, diancam pidana penjara paling lama *4 TAHUN*.
*4. PALING BERAT: JIKA ADA MARK-UP VOLUME / KORUPSI*
Karena volume disembunyikan, publik patut curiga ada penggelembungan anggaran.
*UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi – Pasal 2 & 3*
*Ancaman:* Pidana penjara paling singkat *4 TAHUN* dan paling lama *20 TAHUN*, denda paling sedikit *Rp 200 JUTA* dan paling banyak *Rp 1 MILIAR*, plus pengembalian kerugian negara.
Artinya, proyek jembatan Kliris ini bukan sekedar masalah papan proyek. Ini masalah KEPERCAYAAN PUBLIK DAN UANG RAKYAT.
Duduk Perkara mendesak:
1. Bupati Kendal & Inspektorat segera audit proyek ini.
2. Kejari Kendal segera klarifikasi, apakah benar menjadi pendamping hukum proyek ini atau namanya dicatut?
3. Dinas PUPR Kendal segera buka volume, RAB, dan kontrak proyek ke publik.
Jangan sampai jembatan yang dibangun untuk rakyat, justru menjadi jembatan untuk membodohi rakyat.
(Red – Tim Investigasi Duduk Perkara Jateng)Â
About the Author
