Dudukperkara.com | Semarang, Lagi-lagi proyek pembangunan jalan di Kota Semarang ditemukan tanpa papan proyek. Kali ini lokasinya sangat ironis, tepat di samping Rumah Dinas Walikota Semarang, di Jl. Abdulrahman Saleh, pada jalur turunan yang ramai dilalui pengguna jalan.
Dari foto yang didokumentasikan tim Duduk Perkara, terlihat tumpukan material paving block dalam jumlah besar berserakan di bahu jalan dan sebagian sudah memakan badan jalan. Material tersebut dibiarkan tanpa pagar pengaman, tanpa rambu peringatan, tanpa lampu, dan tanpa petugas yang mengatur lalu lintas.
Padahal lokasi tersebut adalah turunan. Pengendara motor dari atas dengan kecepatan tinggi sangat rawan tergelincir atau menabrak tumpukan paving block yang tidak diberi tanda tersebut, apalagi pada malam hari atau saat hujan.
“Ini bahaya banget. Turunan kok dibiarkan material numpuk. Kalau malam, orang tidak lihat, bisa jatuh. Kok bisa di samping rumah dinas walikota saja proyeknya seperti ini, tidak ada yang mengawasi?” keluh salah seorang pengguna jalan.
Tidak adanya papan proyek membuat publik tidak tahu siapa pelaksana proyek, berapa nilai anggarannya, dari dana apa, berapa lama pengerjaannya, dan siapa yang harus bertanggung jawab jika terjadi kecelakaan.
DIDUGA LANGGAR BEBERAPA ATURAN:
*1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik – Pasal 9 & 11*
Proyek pemerintah wajib transparan. Tanpa papan proyek, publik tidak bisa mengawasi.
*Ancaman:* Pidana kurungan paling lama *1 tahun* dan/atau denda *Rp 5 Juta* (Pasal 52 UU KIP).
*2. UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi + Permen PUPR No. 10 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)*
Setiap proyek wajib menerapkan Keselamatan Konstruksi, termasuk rambu, pagar pengaman, dan penempatan material yang tidak membahayakan publik.
*Sanksi:* Teguran, penghentian pekerjaan, pencabutan IUJK, hingga *Blacklist 2 Tahun* tidak boleh ikut tender.
*3. UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan – Pasal 28 & Pasal 273*
Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi jalan. Penyelenggara jalan yang tidak memberi tanda atau rambu pada jalan yang rusak / sedang dikerjakan dan mengakibatkan kecelakaan dapat dipidana.
*Ancaman:* Pidana penjara paling lama *6 bulan* atau denda paling banyak *Rp 1.500.000,-* dan wajib bertanggung jawab atas kerugian korban.
*4. PALING BERAT: KUHP TENTANG KELALAIAN YANG MENYEBABKAN ORANG CELAKA / MENINGGAL*
Jika kelalaian penempatan material ini sampai menyebabkan kecelakaan, maka masuk pidana umum.
*Pasal 359 KUHP:* Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati, diancam pidana penjara paling lama *5 TAHUN*.
*Pasal 360 KUHP Ayat (1) & (2):* Karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka berat, diancam pidana penjara paling lama *5 TAHUN*. Jika menyebabkan luka ringan, penjara paling lama *9 BULAN*.
Artinya, jika ada korban jatuh di turunan Abdulrahman Saleh karena menabrak material proyek siluman ini, pelaksana proyek dan PPK-nya bisa terancam *5 TAHUN PENJARA*.
Hingga berita ini diturunkan, Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang belum memberikan keterangan siapa pelaksana proyek di samping rumah dinas walikota tersebut.
Duduk Perkara mendesak Walikota Semarang, Inspektorat, dan Satlantas Polrestabes Semarang untuk segera turun, memasang rambu pengaman, membersihkan material yang membahayakan, dan membuka siapa penanggung jawab proyek siluman ini.
( Red – Adi Tim investigasi duduk perkara jateng)
About the Author
1 thought on “PROYEK SILUMAN TANPA PAPAN DI SAMPING RUMAH DINAS WALIKOTA! MATERIAL NUMPUK DI TURUNAN ABDULRAHMAN SALEH, NYAWA WARGA JADI TARUHAN”