DUDUKperkara.com | Gorontalo — Suara kritis dari kalangan aktivis terus mengemuka di tengah dinamika kebijakan publik yang dijalankan pemerintah. Salah satunya datang dari Yogis Monoarfa, aktivis yang dikenal kritis Mengawal Kebijakan Pemerintah di bawah payung Lembaga Pengawal Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (LP.K-P-K).
Kepada awak media, Yogis menegaskan bahwa peran aktivis bukan untuk menghadang jalannya pemerintahan, melainkan memastikan setiap kebijakan tetap berpihak pada kepentingan rakyat dan sesuai koridor hukum.
“Kami tidak menentang pemerintah. Kami justru mengawal agar kebijakan yang dilahirkan tidak melenceng dari tujuan utamanya, yaitu kesejahteraan rakyat,” ujar Yogis dengan nada tegas namun tenang.
Yogis menyebut, pengawalan LP.K-P-K di Gorontalo meliputi berbagai aspek penting seperti pengelolaan pertambangan, penggunaan dana APBN, APBD dan APBDes, persoalan sosial ekonomi dan lingkungan hingga Penegakkan Supremasi Hukum. Semua dilakukan dengan pendekatan transparan, data yang akurat, dan prinsip keadilan sosial.
“Kami selalu mengedepankan bukti dan data dalam setiap langkah. Pengawasan yang kami lakukan bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk memastikan tidak ada penyimpangan yang merugikan masyarakat,” tambahnya.
Menurutnya, pengawalan terhadap kebijakan publik sangat penting di tengah maraknya praktik birokrasi yang terkadang melupakan esensi pelayanan. Yogis juga menyoroti bahwa peran pemuda harus menjadi bagian dari kontrol sosial, bukan sekadar penonton di ruang digital.
“Pemuda hari ini harus berani jujur dan bersuara. Karena diam di tengah ketidakadilan sama saja ikut membiarkan rakyat terus disakiti oleh kebijakan yang salah arah,” tuturnya.
Yogis mengingatkan, momentum Hari Sumpah Pemuda menjadi refleksi bagi generasi penerus agar tidak melupakan peran sejarah dalam membangun negeri. Bagi LP.K-P-K, semangat pemuda berarti menjaga integritas, memperjuangkan kebenaran, dan memastikan pemerintah berjalan di jalur kepentingan rakyat.
“Kami akan terus mengawal kebijakan pemerintah. Karena bagi kami, loyalitas bukan kepada kekuasaan, tapi kepada kebenaran dan keadilan sosial,” pungkasnya. (Rd.DP)
