DUDUKperkara.com | BONE BOLANGO — Satu tahun kepemimpinan duet Ismet – Risman (IRIS) belum menunjukkan arah keberhasilan yang nyata.
Alih-alih fokus pada pemenuhan janji politik, pemerintahan Bone Bolango justru terjebak oleh konflik kepentingan dan perang dingin antara Bupati dan Wakil Bupati yang semakin terbuka di ruang publik.
Aktivis Lembaga Pengawal Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (LP.K-P-K), Yogis Monoarfa, menilai selama setahun ini belum ada satu pun janji kampanye yang benar-benar dirasakan rakyat.
“Pemerintah Bone Bolango harus berbenah. Jangan selalu berdalih atas nama kepentingan rakyat, sementara yang diperjuangkan justru kepentingan kelompok pasca Pilkada,” tegasnya. Minggu, 2/11/25
Menurut Yogis, janji fokus tiga program utama IRIS – yakni pengelolaan tambang rakyat, program dua ekor sapi per kepala keluarga, dan pemerataan layanan BPJS– belum memperlihatkan hasil konkret.
Di sektor pertambangan, masyarakat penambang justru dibiarkan berjuang sendiri di PTUN Jakarta, tanpa dukungan nyata dari pemerintah daerah.
“Padahal, tambang rakyat itu menjadi sumber ekonomi masyarakat selama puluhan tahun,” ujarnya.
Program 1 KK 2 Ekor Sapi pun tak lebih dari slogan penarik simpati rakyat saat kampanye. Setahun berjalan, belum ada realisasi di lapangan, dan masyarakat hanya bisa menunggu tanpa kepastian.
Sementara di sektor kesehatan, keluhan warga terhadap layanan BPJS masih terus terdengar. Pelayanan publik dinilai belum adil dan masih ada kesan tebang pilih dalam penanganan pasien. Janji pemerintah untuk menghadirkan layanan kesehatan tanpa diskriminasi belum juga terwujud.
Kondisi ini semakin diperparah oleh konflik politik internal yang mencuat antara Bupati dan Wakil Bupati. Alih-alih bersinergi untuk membangun daerah, keduanya justru terjebak dalam kepentingan balas budi pasca Pilkada dan saling menjatuhkan dengan isu korupsi.
“Di mana langkah keberhasilan IRIS selama setahun ini? Yang terlihat hanya sibuk dengan urusan politik balas jasa dan saling tuding korupsi,” kritik Yogis dengan nada kecewa.
Ia menegaskan, jika kondisi seperti ini terus dibiarkan, maka Bone Bolango hanya akan menjadi panggung pertarungan politik, bukan lagi ladang pengabdian untuk rakyat.
“Sudah saatnya pemerintah daerah kembali berbenah, Jangan seperti Taman Kanak-Kanak yang senangnya bermain dengan jabatan dan lupa akan tupoksinya. Bupati bekerja sesuai mandatnya, Wakil Bupati Jalankan Perannya membantu Bupati, dan seluruh perangkat daerah fokus pada Pelayanan dan Kesejahteraan Pakyat,” tutupnya.
