DUDUKPEKARA. COM-Lebih dari 100 hari sejak dilantik pada 2025, kepemimpinan Bupati Choirul Huda masih menyisakan tanda tanya besar di benak publik Kabupaten Mukomuko. Harapan rakyat akan hadirnya terobosan kebijakan perlahan berubah menjadi kekecewaan, seiring minimnya capaian nyata yang dapat dirasakan langsung masyarakat hingga memasuki tahun 2026.
Aktivitas pemerintahan memang berjalan. Rapat digelar, kunjungan dilakukan, dokumentasi tersebar. Namun substansi perubahan nyaris tak terdengar. Pemerintahan terlihat sibuk, tetapi rakyat belum melihat hasil.
Tokoh pemuda MuMukomuko dan juga Devisi Advokasi Komnas LP. K-P-K Toha Putra S.Sos.I menyebut kondisi ini sebagai kegagalan awal kepemimpinan yang tidak boleh ditoleransi.
“Bupati itu dipilih untuk berpikir keras dan memaksa birokrasi bekerja, bukan untuk menunggu laporan. Kalau rakyat ditanya hari ini apa perubahan paling nyata, lalu mereka diam, itu tamparan keras bagi pemerintah,” tegas Toha.
Ia menilai, 100 hari kerja bukan masa adaptasi tanpa target, melainkan fase pembuktian arah dan keberanian politik. Ketika arah tidak terlihat, maka yang dipertaruhkan bukan hanya citra bupati, tetapi kepercayaan publik secara keseluruhan.
Kepala Dinas Terlalu Nyaman, Bupati Terlalu Lunak.
Lebih jauh, Toha menyoroti para kepala dinas yang dinilai berjalan tanpa tekanan, tanpa target terbuka, dan tanpa rasa malu kepada rakyat.
“Kalau kepala dinas masih nyaman duduk tanpa capaian, itu artinya tidak ada tekanan dari atas. Dan kalau tidak ada tekanan, berarti kepemimpinan sedang bermasalah,” ujarnya tajam.
Menurutnya, bupati seharusnya menjadi sumber ketidaknyamanan bagi birokrasi yang lamban, bukan justru membiarkan zona nyaman tumbuh subur.
Mukomuko Tidak Butuh Seremoni.
Toha menegaskan, rakyat Mukomuko tidak membutuhkan pemimpin yang pandai tampil, tetapi pemimpin yang berani memutus, menegur, bahkan mengganti pembantunya demi kepentingan publik.
“Sejarah tidak mencatat siapa yang paling sering rapat. Sejarah mencatat siapa yang meninggalkan perubahan. Kalau hari ini belum ada perubahan, maka wajar publik bertanya: ke mana bupati berjalan?” (Red)
About the Author
