Oplus_131072
dudukperkara.sulbar. – Mamasa Minggu 14 Desember 2025 – Pemerintah Kabupaten Mamasa Menegaskan Keberlanjutan Pembangunan Laboratorium RSUD Kondosapata Berbasis Supremasi Hukum dan Keadilan Sosial
Pemerintah Kabupaten Mamasa menegaskan komitmen konstitusionalnya dalam menjamin keberlanjutan pembangunan Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kondosapata sebagai bagian dari agenda strategis peningkatan kualitas pelayanan kesehatan publik. Penegasan tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Mamasa saat kunjungan lapangan menyusul terjadinya penutupan akses masuk lokasi proyek oleh sekelompok masyarakat yang mempersoalkan kejelasan kompensasi atas sebagian lahan.
Sebagai respons atas dinamika sosial tersebut, Bupati Mamasa bersama Kepolisian Resor Mamasa dan unsur tokoh masyarakat memfasilitasi proses dialog dan mediasi partisipatif guna mencegah eskalasi konflik serta menjaga stabilitas sosial. Pendekatan dialogis berbasis musyawarah tersebut menghasilkan kesepahaman bersama, sehingga akses jalan menuju lokasi pembangunan kembali dibuka dan aktivitas proyek dapat dilanjutkan secara tertib.
Bupati Mamasa menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang telah mengedepankan rasionalitas, kedewasaan berdemokrasi, serta kepentingan umum di atas kepentingan sektoral. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah berpegang teguh pada prinsip perlindungan hak-hak masyarakat sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara, namun pada saat yang sama menolak segala bentuk tindakan ekstra-legal yang berpotensi menghambat proyek strategis negara.
“Pemerintah tidak menempatkan pembangunan dan hak masyarakat dalam posisi yang saling menegasikan. Keduanya harus berjalan secara simultan, proporsional, dan berkeadilan melalui mekanisme hukum dan prosedur administrasi yang sah,” tegas Bupati Mamasa.
Ia menjelaskan bahwa proses penataan ulang dan verifikasi batas lahan telah dilaksanakan oleh instansi pertanahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Seluruh tahapan penyelesaian, termasuk mekanisme ganti rugi, tetap berjalan dalam kerangka yuridis-administratif yang transparan dan akuntabel. Pemerintah daerah meminta seluruh pihak untuk menghormati proses institusional yang sedang berlangsung dan memberikan ruang bagi penyelesaian yang berkeadilan.
Lebih lanjut ditegaskan bahwa tidak ada satu pun hak masyarakat yang akan dikorbankan. Namun demikian, pembangunan Laboratorium RSUD Kondosapata tidak boleh dihentikan karena proyek ini merupakan bagian dari program nasional pemerintah yang memiliki implikasi strategis terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat serta pemenuhan hak dasar warga negara.
“Negara wajib hadir secara adil dan tegas. Hak rakyat harus diperjuangkan, namun kepentingan publik yang lebih luas juga harus dijaga. Pembangunan ini dikejar dari sisi waktu, dikawal dari sisi kualitas, dan dipastikan akuntabel dari sisi tata kelola,” ujarnya.
Pemerintah Kabupaten Mamasa menegaskan komitmennya untuk terus melakukan pengawasan substantif terhadap pelaksanaan proyek agar berjalan sesuai standar mutu, prinsip transparansi, dan asas keadilan sosial, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh seluruh lapisan masyarakat. (Herman Welly)
About the Author
