
BALIKPAPAN – Pemantauan administrasi kependudukan hingga tingkat lingkungan menjadi salah satu perhatian Kelurahan Baru Tengah, Kecamatan Balikpapan Barat. Upaya tersebut dilakukan dengan melibatkan pengurus Rukun Tetangga (RT) melalui pemanfaatan aplikasi WaCAT (Wargaku ke Capil Aku Tahu).
Hingga 2026, hampir 54 RT di Kelurahan Baru Tengah telah memiliki akun aplikasi yang disediakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Balikpapan tersebut.
Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kelurahan Baru Tengah, Sophia, menjelaskan, WaCAT memberikan akses kepada ketua RT dan lurah untuk memantau pelayanan administrasi kependudukan warga secara daring.
Melalui aplikasi ini, pengurus RT dapat mengetahui warga yang telah maupun belum memiliki dokumen kependudukan. Selain itu, informasi mengenai warga yang masuk dan pindah dari lingkungan RT juga bisa dipantau melalui akun tersebut.
“RT bisa mempunyai akun dari Capil untuk memantau warganya yang sudah memiliki dokumen atau belum. Warga yang datang dan keluar juga bisa dilihat melalui akun WaCAT Pantau RT,” ujar Sophia.
Menurutnya, pemanfaatan WaCAT menjadi bagian dari pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kelurahan. Sistem tersebut diharapkan membantu pengurus RT dalam memperbarui serta memantau data kependudukan di wilayah masing-masing.
Di luar program digitalisasi, Kelurahan Baru Tengah juga tetap menjalankan pelayanan administrasi rutin, termasuk penerbitan berbagai surat keterangan. Agenda lainnya sepanjang 2026 meliputi fasilitasi pemilihan ketua RT yang masa baktinya berakhir serta mendorong masyarakat menggunakan Identitas Kependudukan Digital (IKD).
Sementara itu, proses penataan administrasi kepengurusan RT hasil pemilihan masih berlangsung. Sophia menyebutkan, pengukuhan ketua RT terpilih telah dilaksanakan. Namun, penerbitan surat keputusan (SK) kepengurusan masih menunggu kelengkapan susunan pengurus dari masing-masing RT.
Kelurahan saat ini mengumpulkan nama-nama pengurus beserta seksi-seksinya untuk kemudian diajukan secara kolektif ke kecamatan. Penerbitan SK tersebut menjadi kewenangan camat.
“SK pengurus RT masih dalam proses karena akan kami kolektifkan. Kami menunggu ketua RT menyerahkan nama-nama seksi kepengurusannya. Selanjutnya akan diajukan ke kecamatan karena yang mengeluarkan SK adalah camat,” tutupnya.(usj)

